Berkembangnya dan Pertahanan Industri kecil Terhadap
Perekonomian Indonesia
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu
digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian
besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha
kecil baik sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga
kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap
perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen
Perindustrian dan Departemen Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM.
(Kuncoro, 2002)
Pengembangan ekonomi lokal bukanlah hal yang
baru, tetapi konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implementasinya terus
berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi regional atau lokal pada dasarnya
adalah usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan
ekonomi daerah dan akumulasi kegiatan tersebut akan berpengaruh besar pada
pengembangan daya saing ekonomi nasional dan penguatan daya saing ekonomi
nasional.
Prospek bisnis Industri Kecil Menengah dalam era
perdagangan bebas dam otonomi daerah sangat tergantung pada upaya yang ditempuh
oleh pemerintah dalam memngembangkan bisnis Industri Kecil Menengah. Salah satu
upaya kunci yang perlu dilakukan adalah bagaiman mengembangkan iklim usaha yang
kondusif bagi Industri Kecil Menengah. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif
ini diperlukan penciptaan kebijakan yang kondusif juga bagi Industri Kecil
Menengah.
Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan
sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani Industri Kecil
Menengah secara finansial bicara berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan
pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus
dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan persyaratan
administratif yang rumit dan menghambat kegiatan Industri Kecil Menengah.
Dalam strategi kebijakan penumbuhan iklim
berusaha yang kondusif, dilakukan dengan kebijakan makro yang meliputi
penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, penciptaan lapangan usaha dan
pekerjaan, penyempurnaan kebijakan investasi, perdagangan dan perubahan
kebijakan industri yang berorientasi paa pertanian, industri pedesaan, dan
lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
penyederhanaan perijinan dan kebijakan fiskal maupun moneter untuk pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Usaha Kecil Menengah yang berkembang mampu
berpran sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
sehingga secara alamiah terjadi proses perubahan budaya dari amasyarakat
tradisional menuju masyarakat modern atau maju. Lebih jauh akan memberikan
dampak yang besar pada peningk Selama ini kualitas sumber daya manusia yang
bekerja di Usaha Kecil dan
Menengah pada umumnya masih sangat rendah, hal
ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas produk, terbatasnya kemampuan
untuk mengembangkan produk-produk baru, lambannya penerapan teknologi, dan
lemahnya pengelolaan usaha.
Ditinjau dari pola pembinaan dan pengembangan yang
diterapkan selama ini dengan model pembinaan yang cenderung seragam, berupa
paket pembinaan dari pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial
budaya yang berkembang di lingkungan tempat Usaha Kecil dan Menengah itu berada
di pendapatan masyarakat.
Mempertimbangkan bahwa Usaha Kecil pada umumnya
berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan kandungan impornya rendah, serta
hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan pembinaan dan
pengembangan Usaha Kecil diyakini akan memperkuat fondasi struktur perekonomian
nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika Usaha
Kecil telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam
perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat melalui
pemberdayaan UK seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam
jangka panjang.
Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan
struktur perekonomian nasional pada masa mendatang adalah mempercepat upaya
memperkukuh struktur perekonomianIndonesia yang berintikan UK sebagai penggerak
utama pertumbuhan ekonomi, yang pro pengurangan kemiskinan dan peningkatan
lapangan usaha.(departemen koperasi)
KESIMPULAN
Pertama, membantu mengatasi adanya pengangguran.
Dengan tumbuh dan berkembangnya UKM akan membuka kesempatan kerja baru,
sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Ini membuktikan bahwa
UKM memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan
kata lain UKM mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak. Dengan terciptanya
lapangan kerja maka pengangguran dapat dikurangi.
Kedua, membantu untuk mengentaskan kemiskinan.
Dengan adanya UKM, penduduk dapat melakukan kegiatan usaha produktif apakah
dalam bidang usaha perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri
rumah.Tangga, kerajinan rakyat, jasa konstruksi, maupun jasa lainnya sehingga
yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan secara rutin.
Diperolehnya pendapatan dapat digunakan untuk
membiayai keperluan hidupnya berupa pengadaan barang dan jasa yang diperlukan,
sehingga yang bersangkutan senantiasa dapat terbebaskan dari kemiskinan.
Kemiskinan dalam arti ekonomi akan terjadi apabila orang yang bersangkutan
memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai
manusia yang wajar.
Pemberdayaan usaha mikro kecil pada masa
mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh
masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran
pemerintahharus difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk
menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain
bagi pengusaha mikro kecil serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar
dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan
perkuatan bagi pengusaha mikro kecil.
Pemberdayaan pengusaha mikro kecil dilaksanakan
oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu
mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan pengusaha mikro
kecil. Mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, pemerintah yang harus
berperan utama dalam proses pemberdayaan usaha mikro kecil ini, untuk itu
diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program
secara intensif dan terintegrasi. Pemerintah dituntut secara proaktif
meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, serta keberanian untuk
mengubah tatanan struktur perekonomian nasional yang lebih berimbang,
demokratis dan adil.
