Berkembangnya dan pertahanan industri kecil terhadap perekonomian Indonesia

Berkembangnya dan Pertahanan Industri kecil Terhadap Perekonomian Indonesia

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. (Kuncoro, 2002)

Pengembangan ekonomi lokal bukanlah hal yang baru, tetapi konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implementasinya terus berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi regional atau lokal pada dasarnya adalah usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah dan akumulasi kegiatan tersebut akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi nasional dan penguatan daya saing ekonomi nasional. 

Prospek bisnis Industri Kecil Menengah dalam era perdagangan bebas dam otonomi daerah sangat tergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memngembangkan bisnis Industri Kecil Menengah. Salah satu upaya kunci yang perlu dilakukan adalah bagaiman mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kecil Menengah. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif ini diperlukan penciptaan kebijakan yang kondusif juga bagi Industri Kecil Menengah. 

Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani Industri Kecil Menengah secara finansial bicara berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan Industri Kecil Menengah. 

Dalam strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif, dilakukan dengan kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, penciptaan lapangan usaha dan pekerjaan, penyempurnaan kebijakan investasi, perdagangan dan perubahan kebijakan industri yang berorientasi paa pertanian, industri pedesaan, dan lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai koperasi dan Usaha Kecil Menengah, penyederhanaan perijinan dan kebijakan fiskal maupun moneter untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

Usaha Kecil Menengah yang berkembang mampu berpran sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga secara alamiah terjadi proses perubahan budaya dari amasyarakat tradisional menuju masyarakat modern atau maju. Lebih jauh akan memberikan dampak yang besar pada peningk Selama ini kualitas sumber daya manusia yang bekerja di Usaha Kecil dan

Menengah pada umumnya masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas produk, terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru, lambannya penerapan teknologi, dan lemahnya pengelolaan usaha.

 Ditinjau dari pola pembinaan dan pengembangan yang diterapkan selama ini dengan model pembinaan yang cenderung seragam, berupa paket pembinaan dari pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya yang berkembang di lingkungan tempat Usaha Kecil dan Menengah itu berada di pendapatan masyarakat. 

Mempertimbangkan bahwa Usaha Kecil pada umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan kandungan impornya rendah, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil diyakini akan memperkuat fondasi struktur perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika Usaha Kecil telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UK seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang. 

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan struktur perekonomian nasional pada masa mendatang adalah mempercepat upaya memperkukuh struktur perekonomianIndonesia yang berintikan UK sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yang pro pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha.(departemen koperasi)

KESIMPULAN

Pertama, membantu mengatasi adanya pengangguran. Dengan tumbuh dan berkembangnya UKM akan membuka kesempatan kerja baru, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Ini membuktikan bahwa UKM memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan kata lain UKM mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak. Dengan terciptanya lapangan kerja maka pengangguran dapat dikurangi. 

Kedua, membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya UKM, penduduk dapat melakukan kegiatan usaha produktif apakah dalam bidang usaha perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah.Tangga, kerajinan rakyat, jasa konstruksi, maupun jasa lainnya sehingga yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan secara rutin. 

Diperolehnya pendapatan dapat digunakan untuk membiayai keperluan hidupnya berupa pengadaan barang dan jasa yang diperlukan, sehingga yang bersangkutan senantiasa dapat terbebaskan dari kemiskinan. Kemiskinan dalam arti ekonomi akan terjadi apabila orang yang bersangkutan memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai manusia yang wajar.

Pemberdayaan usaha mikro kecil pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran pemerintahharus difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi pengusaha mikro kecil serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi pengusaha mikro kecil. 

Pemberdayaan pengusaha mikro kecil dilaksanakan oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan pengusaha mikro kecil. Mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, pemerintah yang harus berperan utama dalam proses pemberdayaan usaha mikro kecil ini, untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Pemerintah dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur perekonomian nasional yang lebih berimbang, demokratis dan adil.